Oleh : Sugiyanto Emik Direktur Himpunan Masyarakat Nusantara
Koranmetronews. Id (Jakarta) – Tulisan dengan judul di atas saya sajikan dalam dua versi bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada bagian bawah tulisan, saya sertakan versi bahasa Inggrisnya. Tujuannya agar artikel ini dapat langsung dibaca dan dipahami oleh masyarakat internasional serta negara-negara di dunia mengenai pentingnya persatuan bersama masyarakat global demi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia.
Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menimbulkan dampak global yang sangat luas, baik di bidang politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial. Dampaknya terlihat dari lonjakan harga minyak dunia, terganggunya jalur perdagangan internasional, melemahnya nilai tukar mata uang di banyak negara, hingga meningkatnya keresahan masyarakat internasional. Semua kondisi tersebut menjadi bukti nyata bahwa perang di kawasan Timur Tengah bukan lagi sekadar persoalan regional, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan perdamaian dunia.
Berbagai media internasional dan nasional juga melaporkan meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Teluk, khususnya terkait ancaman terhadap jalur strategis Selat Hormuz. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran besar terhadap distribusi energi global serta stabilitas ekonomi internasional. Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak luas bagi seluruh negara, termasuk terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dampak yang muncul antara lain meningkatnya harga energi dan kebutuhan pokok, terganggunya aktivitas ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, hingga munculnya berbagai persoalan sosial dan politik baru di sejumlah negara.
Dalam perspektif hukum internasional, penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain tidak dapat dibenarkan secara sepihak. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Pasal 2 Ayat (4), secara tegas melarang ancaman maupun penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Ketentuan tersebut hanya dapat dikecualikan dalam kerangka hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB atau berdasarkan mandat resmi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, setiap tindakan militer yang berpotensi memperluas perang dan menimbulkan penderitaan global seharusnya menjadi perhatian serius masyarakat internasional.
Dalam konteks tersebut, prinsip penyelesaian sengketa secara damai juga ditegaskan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Ketentuan ini pada prinsipnya mendorong penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan diplomasi internasional. Langkah tersebut menjadi sangat penting dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian dunia. PBB harus terus berada di garis depan serta konsisten menegakkan ketentuan hukum internasional demi terciptanya perdamaian dunia yang adil, aman, dan berkelanjutan.
Terkait perang tersebut, hingga saat ini Iran ternyata tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan militer dan sanksi yang sangat besar. Kondisi tersebut mengejutkan banyak pihak dan membuat situasi geopolitik dunia semakin tidak menentu. Ancaman terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang paling mengkhawatirkan karena kawasan tersebut merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Sejumlah lembaga maritim internasional juga menegaskan bahwa jalur pelayaran internasional harus tetap terbuka demi menjaga stabilitas perdagangan global serta keamanan energi dunia.
Dampak perang kini dirasakan hampir di seluruh negara. Banyak pemerintah terpaksa menyesuaikan kebijakan energi dan ekonomi akibat gejolak harga minyak dunia. Negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menghadapi tekanan inflasi, kenaikan biaya logistik, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta melemahnya daya beli masyarakat. Jika konflik terus berlangsung tanpa solusi damai, maka situasi tersebut berpotensi memicu instabilitas sosial dan politik di berbagai kawasan dunia.
Karena itu, dunia membutuhkan langkah bersama yang lebih tegas dan konkret di bawah kepemimpinan PBB. Negara-negara anggota PBB harus bersatu untuk mendorong penghentian perang, memperkuat diplomasi internasional, serta memastikan seluruh pihak mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Jika terdapat negara yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, maka mekanisme internasional harus dijalankan secara adil melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Tekanan diplomatik, investigasi internasional, maupun pemberlakuan sanksi sesuai ketentuan hukum internasional harus dilakukan secara tegas dan konsisten oleh PBB.
Mengapa PBB wajib mengambil langkah tegas? Karena PBB merupakan satu-satunya harapan bagi negara-negara di dunia dan seluruh masyarakat internasional dalam menjaga keamanan serta perdamaian global. Ketegasan PBB tentu harus dijalankan bukan untuk memperluas permusuhan, melainkan demi menciptakan perdamaian dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika PBB tidak sanggup menjalankan upaya perdamaian dunia melalui instrumen hukum internasional yang dimilikinya, maka kepada siapa lagi masyarakat dunia berharap untuk menjaga stabilitas dan perdamaian internasional?
Wacana Pemakzulan (Impeachment) Donal Trump
Keputusan Presiden Donald Trump yang mendukung dan melakukan tindakan militer terhadap Iran juga memicu gelombang kritik besar, baik di dalam negeri Amerika Serikat maupun dari masyarakat internasional. Sejumlah politisi Partai Demokrat, aktivis perdamaian, pengamat hukum tata negara, hingga kelompok hak asasi manusia menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip konstitusional Amerika Serikat dan hukum internasional. Informasi dan berbagai kritik tersebut diketahui dari sejumlah portal berita internasional, seperti Newsweek, Axios, Reuters, RT, dan berbagai media internasional lainnya.
Beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat menilai bahwa tindakan militer terhadap Iran dilakukan tanpa persetujuan resmi Kongres Amerika Serikat. Dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, kewenangan untuk menyatakan perang pada dasarnya berada di tangan Kongres sebagaimana diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat. Karena itu, tindakan militer sepihak tanpa persetujuan legislatif dipandang oleh sebagian kalangan sebagai pelanggaran terhadap prinsip checks and balances dalam demokrasi Amerika. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai kritik terhadap kebijakan Donald Trump.
Atas hal tersebut, sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat mulai mendorong munculnya wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Donald Trump akibat kebijakan militernya terhadap Iran. Anggota House of Representatives Amerika Serikat, Al Green, menegaskan bahwa serangan militer tersebut memicu munculnya rancangan bipartisan War Powers Resolution yang bertujuan melarang pemerintahan membawa Amerika Serikat terlibat perang tanpa persetujuan Kongres. Politisi seperti Alexandria Ocasio-Cortez juga secara terbuka mengkritik kebijakan perang di Timur Tengah yang dilakukan pada era kepemimpinan Donald Trump tersebut.
Selain itu, Anggota Kongres Amerika Serikat, John Larson, menuduh Donald Trump melancarkan “perang ilegal” dan menyatakan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat tersebut semakin “tidak waras.” Politisi Partai Demokrat dari Connecticut itu juga dilaporkan telah mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Donald Trump terkait tindakannya dalam konflik melawan Iran. Larson menyebut bahwa kebijakan militer tersebut telah meningkatkan ancaman terhadap Iran yang dinilai dapat membahayakan keamanan Amerika Serikat serta keselamatan warga negaranya. Ia bahkan menyatakan bahwa kondisi kepemimpinan Trump dinilai semakin tidak stabil dari hari ke hari.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap pemimpin dunia harus mengedepankan diplomasi, dialog, dan penyelesaian damai dibandingkan penggunaan kekuatan militer. Sebab, perang modern tidak hanya menghancurkan satu negara, melainkan dapat mengguncang stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan seluruh dunia. Karena itu, peran PBB, hukum internasional, dan solidaritas masyarakat global menjadi sangat penting untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah konflik yang lebih besar di masa depan.
Selain peran negara dan lembaga internasional, masyarakat dunia juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga perdamaian global. Solidaritas masyarakat internasional, tokoh agama, akademisi, aktivis kemanusiaan, mahasiswa, media, dan seluruh elemen sipil perlu diperkuat untuk menolak perang serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi. Gerakan moral masyarakat dunia atau global people power harus dimaknai sebagai gerakan damai, demokratis, konstitusional, serta menjunjung tinggi hukum internasional.
Gerakan people power tersebut tampaknya menjadi semakin mendesak untuk menekan para pemimpin dunia agar menghentikan peperangan dan lebih mengutamakan keselamatan umat manusia. Masyarakat di setiap negara yang menilai para pemimpinnya bertindak mengancam keselamatan umat manusia dan perdamaian dunia perlu membangun konsolidasi gerakan moral secara damai, demokratis, dan konstitusional untuk mendorong perubahan kepemimpinan melalui mekanisme hukum dan demokrasi yang berlaku.
Karena itu, perlu terus didorong lahirnya kepemimpinan dunia yang lebih bijaksana, mengutamakan perdamaian, menghormati hukum internasional, serta menjaga keselamatan masyarakat global dan masa depan peradaban manusia.
Perang tidak pernah benar-benar menghasilkan kemenangan sejati. Dalam setiap konflik, rakyat sipil selalu menjadi korban utama. Dunia saat ini membutuhkan keberanian bersama untuk menghentikan politik perang dan menggantikannya dengan politik perdamaian. Jika negara-negara besar terus mempertahankan ego geopolitik dan kepentingan kekuasaan, maka krisis global akan semakin panjang dan masa depan dunia menjadi penuh ketidakpastian.
Kini saatnya masyarakat dunia bersatu demi perdamaian global. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesadaran kolektif bahwa keamanan, stabilitas ekonomi, dan masa depan umat manusia jauh lebih penting daripada ambisi perang dan perebutan pengaruh politik internasional. People Power Global demi Perdamaian Dunia harus menjadi gerakan moral internasional yang mengedepankan kemanusiaan, persatuan, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB demi terciptanya dunia yang aman, damai, dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.(john)
