Oleh : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.
Koranmetroneas. Id (Jakarta) – Ada satu batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar dalam kehidupan demokrasi: jangan pernah menjadikan anak sebagai sasaran pertarungan politik orang tuanya. Sebab, anak bukan bagian dari kontestasi kekuasaan, bukan pelaku perebutan pengaruh, dan bukan pula pihak yang harus menanggung konsekuensi dari pilihan politik orang dewasa.
Namun, batas kemanusiaan itu tampaknya tidak lagi dihormati oleh sebagian orang yang menjadikan media sosial sebagai arena melampiaskan kebencian. Kisah yang dialami Dinda Ghania Althafunnisa, putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menjadi gambaran bagaimana persaingan politik dapat menyeret seseorang yang bahkan tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam urusan politik.
Dasco baru-baru ini mengungkapkan bahwa putrinya menjadi sasaran perundungan di media sosial. Foto Dinda diunggah dengan disertai kata-kata bernada negatif. Serangan tersebut diduga berkaitan dengan dinamika dan persaingan politik yang melibatkan dirinya sebagai pejabat publik.
Ada satu bagian dari cerita Dasco yang terasa begitu menyayat. Ketika melihat unggahan yang menyerang dirinya, Dinda bertanya kepada sang ayah, “Pak, apa salah saya? Kenapa masalah bapak, saya ikut di-bully?”
Pertanyaan sederhana seorang anak itu justru memperlihatkan betapa tidak masuk akalnya perilaku orang-orang yang menjadikan keluarga sebagai sasaran serangan politik. Dinda tidak sedang berpolitik. Ia bukan pejabat publik, bukan politisi, dan tidak memiliki tanggung jawab atas keputusan maupun sikap politik ayahnya.
Dasco mengaku kewalahan menjawab pertanyaan tersebut. Ia juga menyatakan selama ini berusaha menjaga privasi anak dan keluarganya agar tidak terseret ke ruang publik. Namun, upaya menjaga privasi itu ternyata tidak cukup untuk melindungi keluarganya dari perilaku sebagian pengguna media sosial yang tidak mampu membedakan kritik terhadap pejabat dengan serangan terhadap kehidupan pribadi.
Politik Kehilangan Akal Sehat Ketika Anak Menjadi Sasaran
Dalam demokrasi, mengkritik pejabat publik merupakan hak warga negara. Wakil rakyat, menteri, kepala daerah, maupun pejabat pemerintahan lainnya harus terbuka terhadap kritik, bahkan kritik yang keras sekalipun. Kebijakan dapat dipersoalkan, keputusan politik boleh diperdebatkan, dan kinerja pejabat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Namun, menyerang anak seorang pejabat karena ketidaksukaan terhadap orang tuanya adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Anak bukan perpanjangan tangan kekuasaan orang tuanya. Mereka tidak ikut mengambil keputusan pemerintahan dan tidak seharusnya menanggung konsekuensi sosial dari persaingan politik orang dewasa.
Karena itu, menjadikan anak sebagai sasaran perundungan demi mempermalukan, menekan, atau menjatuhkan reputasi orang tuanya merupakan tindakan yang sangat biadab. Tidak ada alasan politik yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Bahkan, kebencian terhadap seorang pejabat sekalipun tidak memberikan seseorang hak untuk merusak kehidupan psikologis anaknya.
Persoalannya menjadi semakin serius karena media sosial memungkinkan penghinaan menyebar dalam hitungan detik. Sebuah foto, komentar, atau unggahan yang merendahkan dapat disalin dan dibagikan berulang kali. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya dianggap sebagai bagian dari keributan politik di internet. Namun, bagi anak yang menjadi sasaran, dampaknya bisa jauh lebih panjang.
Perundungan digital dapat menimbulkan rasa malu, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, tekanan psikologis, hingga terganggunya hubungan sosial. Luka semacam ini tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi bukan berarti tidak nyata. Apalagi, anak masih berada dalam tahap perkembangan emosional yang membutuhkan lingkungan aman untuk membangun kepercayaan diri dan identitasnya.
Perlindungan Anak Bukan Soal Siapa Orang Tuanya
Kasus Dinda seharusnya menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh bergantung pada status sosial, jabatan, ataupun kekuasaan orang tuanya. Anak pejabat maupun anak dari keluarga biasa memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan menjalani kehidupan tanpa intimidasi maupun perundungan.
Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam konteks perundungan digital, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Ruang digital bukan wilayah bebas hukum. Apabila terdapat unsur penghinaan, ancaman, penyebaran konten yang merugikan, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya, tindakan tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, pendekatan hukum saja tidak cukup. Literasi digital, pendidikan etika bermedia sosial, dan kesadaran menghormati hak anak harus menjadi bagian dari upaya pencegahan. Masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi bukanlah kebebasan untuk merendahkan martabat orang lain, terlebih anak-anak yang tidak memiliki hubungan dengan persoalan politik yang sedang diperdebatkan.
Keputusan Dasco untuk mempertimbangkan langkah hukum setelah meminta persetujuan putrinya patut dipahami sebagai upaya orang tua melindungi anak. Dalam prosesnya, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi prioritas, termasuk menjaga identitas, privasi, dan kondisi psikologisnya.
Jangan Wariskan Kebencian kepada Anak-anak
Ada pelajaran penting dari peristiwa ini. Kedewasaan demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat menyampaikan kritik, seberapa keras perdebatan politik berlangsung, atau seberapa berani seseorang menyuarakan ketidaksetujuan. Kedewasaan demokrasi juga terlihat dari kemampuan masyarakat menjaga batas-batas kemanusiaan.
Kita boleh tidak menyukai seorang pejabat. Kita boleh menolak kebijakannya, mempertanyakan keputusannya, bahkan menjadi pihak yang paling keras mengkritik sikap politiknya. Tetapi, anak-anak mereka bukan musuh politik kita. Mereka tidak boleh dijadikan sasaran untuk menyampaikan kemarahan kepada orang tuanya.
Jangan jadikan foto anak sebagai bahan olok-olok. Jangan gunakan kehidupan pribadi mereka sebagai senjata untuk menyerang lawan politik. Jangan pula merasa hebat karena berhasil membuat seorang anak terluka hanya demi kepuasan melampiaskan kebencian.
Sebab, ketika orang dewasa kehilangan akal sehat hingga tega menyerang anak yang tidak tahu-menahu tentang pertarungan politik, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan keberanian berdemokrasi, melainkan kemerosotan moral.
Politik boleh keras, kritik boleh tajam, dan persaingan boleh berlangsung sengit. Tetapi, kemanusiaan harus tetap dijaga.
8Menyerang anak demi menjatuhkan orang tuanya bukan kritik politik. Itu adalah tindakan biadab yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat yang beradab.(john)
