Koranmetronews. Id (Jakarta) – Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tekanan fiskal pemerintah daerah.
Lima agenda tersebut meliputi penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, mengatakan obligasi daerah tidakseharusnya hanya dipandang sebagai instrumenuntuk menutup kekurangan anggaran akibatpengurangan transfer ke daerah (TKD). Sebaliknya, instrumen pembiayaan tersebut harusmenjadi tambahan investasi untuk mempercepatpembangunan.
“Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upayamemperkuat kapasitas pembiayaanpembangunan di daerah. Bukan semata-matakarena adanya pemotongan anggaran transfer kedaerah, tetapi kebutuhan pembangunan terusmeningkat dan ekspektasi masyarakat terhadappelayanan publik juga semakin tinggi,” kata Agusdalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan PeluangObligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalam rangkaian Saresahan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini, kebutuhan pembangunan daerahtidak bisa terus bergantung pada mekanismepenganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyek strategis membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dan waktu yang relatif cepat, seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik.
Dia menilai, apabila seluruh kebutuhan tersebuthanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk memperbesar kapasitas investasi pemerintah daerah.
Agus mengungkapkan, meskipun kerangka regulasi penerbitan obligasi daerah sudah tersedia, instrumen tersebut hingga kini belum benar-benar terealisasi. Sejumlah landasanhukum telah diterbitkan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor10 Tahun 2024, serta ketentuan teknisKementerian Keuangan.
Salah satu persoalan yang perlu diluruskan, lanjutnya, adalah kekhawatiran bahwa pembayaran obligasi daerah akan membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya, teruta maketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir.
“Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah100, dengan adanya obligasi seharusnya bisameningkat menjadi 120 atau 130,” jelasnya.
Pendapatan Proyek
Dalam agenda kedua, Agus menekankan pentingnya skema pembiayaan yang mengaitkan pembayaran obligasi dengan pendapatan proyekyang dibiayai. Dengan demikian, kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD.
Sebagai contoh, pembangunan transportasi publik dapat menghasilkan pendapatan operasional yang digunakan untuk membayar kewajiban obligasi. Begitu pula pembangunan rumah sakit daerah, yang pendapatannya dapat menjadi salah satu sumber pengembalian pembiayaan.
“Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pembayarannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit,” paparnya.
Skema tersebut dinilai dapat mengurangi risiko pembebanan APBD sekaligus memberikan kepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi.
Agenda ketiga adalah menyiapkan daftar proyek atau pipeline yang layak dibiayai. Pemerintah daerah diminta menginventarisasi proyek-proyek pembangunan yang memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi, serta potensi pendapatan yang jelas.
Selanjutnya, agenda keempat menyangkut kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan bagi investor. Menurut Agus, ketiga aspek tersebut penting untuk membangun kepercayaan pasar terhadap instrumen obligasi daerah.
Sementara agenda kelima adalah mendorong pelaksanaan proyek percontohan. Pemerintahdaerah dapat memulai penerbitan obligasi untuk satu atau dua proyek terlebih dahulu sebagai model penerapan sebelum diperluas ke daerahlain.
Alternatif Pembiayaan
Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkan skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berskala besar.
Dia menyebutkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya telah mencapai sekitarRp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam kelompok lima besar industri perbankan nasional.
Sementara penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun, dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.
Menurut Agus, potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan pelayanan publik melaluikerja sama sejumlah BPD.
Dia mencontohkan, pembangunan instalasi pengolahan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasan Jatiluhur dapat dibiayai melalui sindikasi beberapa BPD.
Skema ini diperlukan karena pembiayaan proyek bernilai besar tidak selalu dapat ditanggung satu bank daerah. Selain keterbatasan kapasitas pendanaan, terdapat ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang harus dipatuhiperbankan.
“Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisa digabungkan sehingga proyek yang lebih besardapat dibiayai bersama,” ujarnya.
Agus menegaskan, BPD siap mengambil bagian lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Selama ini, menurut dia, masih terdapat anggapan bahwa bank daerah hanya berfokus pada pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Padahal, BPD juga telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia mencontohkan peluang pembiayaan pengembangan layanan transportasi Trans Jatimagar jangkauannya semakin luas hingga seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Bahkan, melalui skema sindikasi antar-BPD, pembiayaan proyek dengan kebutuhan dana Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan pemerintahdaerah.
“Kalau pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada BPD untuk terlibat lebih jauh dalam pembiayaan proyek pembangunan, kami siap berkontribusi melalui skema sindikasi,” pungkasnya.
Adapun dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi;
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil ElestiantoDardak; Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, I Made BagusTirthayatra dan; Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari. (john)






