Setelah 18 Tahun,  DPR RI Akhirnya Menyetujui Pengesahan RUU Perampasan Aset

  • Whatsapp

Koranmetronews. Id (Jakarta)  – Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.

Bacaan Lainnya

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR.

Adapun, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.

Dijelaskan Habiburokhman, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.

Menurut Habiburokhman, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU itu, lanjut Habiburokhman, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.(john)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *