Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco meninjau pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Koranmetronews. Id (Jakarta) – DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah pusat agar memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penerbitan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Penerbitan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) perlu koordinasi Pemprov DKI Jakarta agar pembukaan usaha baru tidak memicu persoalan di masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kerap berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan masyarakat, lurah, camat, wali kota serta pemerintah provinsi baru mengetahui keberadaan suatu usaha setelah bangunan berdiri dan mulai beroperasi.
“Selama ini, banyak pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan OSS. Tiba-tiba, muncul tempat usaha di kawasan permukiman, sementara lurah, camat, wali kota hingga pemerintah provinsi tidak mengetahui prosesnya karena NIB diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS,” ujar Baco.(john)
