Koranmetronews. Id (Jakarta) – Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menilai pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah serta meningkatkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
“Pergantian Ketua DPRD harus menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Ketua Umum KWJK Marlo Sitompul dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pergantian pimpinan DPRD merupakan bagian dari dinamika politik yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, masyarakat Jakarta tidak hanya mengharapkan pergantian figur semata, melainkan perubahan nyata dalam kualitas kinerja lembaga legislatif.
“DPRD tidak boleh hanya menjadi pelengkap kekuasaan, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam mengawasi kebijakan pemerintah atau eksekutif dan memperjuangkan kepentingan rakyat Jakarta,” ujar Marlo.
Dia mengatakan DPRD DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi checks and balances terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Marlo memandang masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius dari DPRD DKI, mulai dari tingginya biaya hidup masyarakat perkotaan, kesenjangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses hunian layak, persoalan ketenagakerjaan, kualitas pendidikan, hingga efektivitas program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Dia pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap program dan belanja daerah harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak sekadar berorientasi pada serapan anggaran.
“DPRD harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak efektif, mengevaluasi program-program yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat, dan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan masyarakat Jakarta,” tutur Marlo.
Untuk itu, dia menginginkan agar Suhud Alynudin yang baru dilantik sebagai Ketua DPRD DKI membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas melalui forum dialog, audiensi, serta berbagai mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, organisasi rakyat, dan komunitas warga.
Bagi KWJK, kata Marlo, keberhasilan kepemimpinan DPRD ke depan tidak hanya diukur dari stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga, mengawal jalannya pemerintahan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan kepentingan publik menjadi prioritas utama.
“Rakyat Jakarta membutuhkan DPRD yang berani, kritis, independen, dan konsisten memperjuangkan keadilan sosial. Pergantian pimpinan harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar pergantian kursi kekuasaan,” tegas Marlo.
Selain itu, dia juga meminta agar Suhud Alynudin dapat bersinergi untuk memastikan layanan perpipaan air bersih 100 persen dapat terealisasi dengan baik. Terlebih, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tahun ini terjadi kemarau panjang sebagai dampak dari El Nino Godzilla.
“Akses air bersih adalah hak dasar warga. Persoalan ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian. Perumda PAM Jaya yang sudah bertransformasi menjadi PT PAM Jaya Tbk perlu mendapat perhatian maupun pengawasan agar bisa merealisasikan cakupan air bersih perpipaan 100 persen,” imbuh Marlo.(john)
