Koranmetronews. Id (Jakarta) – Anggota DPRD Provinsi Jakarta Yuke Yurike berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan buruh di ibu kota mengingat kesejahteraannya masih jauh dari ideal.
“Pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak otomatis menetes ke buruh. Masih banyak pekerja yang hidup di batas minimum, bahkan tidak sedikit yang upahnya tergerus kebutuhan hidup kota yang terus naik,” kata Yuke di Jakarta, Jumat.
Ia mengkritik praktik hubungan kerja yang dinilai eksploitatif dan sistem kerja outsourcing yang dinilai hanya merugikan pekerja. Yuke juga menemukan pola kerja kontrak berulang dan outsourcing yang dipakai untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap buruh.
“Ini bukan lagi kasus sporadis, tapi sudah menjadi pola yang harus dihentikan,” ujarnya.
Lemahnya pengawasan membuat pelanggaran ketenagakerjaan kerap berulang tanpa sanksi tegas. Dia pun menyoroti kondisi pekerja informal di Jakarta yang semakin besar, namun belum diimbangi regulasi memadai.
Seperti halnya, pekerja platform digital, kurir, hingga pekerja lepas menjadi tulang punggung ekonomi kota, tapi perlindungannya masih abu-abu. Ini ironi yang harus segera diselesaikan.
“Kalau pengawasan lemah, perusahaan akan terus mencari celah. Buruh yang akhirnya menanggung risiko, dari jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD DKI Jakarta akan mendorong pengetatan regulasi dan pengawasan dengan audit ketenagakerjaan secara berkala dan transparan, serta memastikan sanksi benar-benar dijalankan bagi pelanggar.
Selain itu, DPRD Provinsi Jakarta juga menyiapkan inisiatif kebijakan yang lebih progresif seperti skema perlindungan sosial daerah yang lebih inklusif, termasuk untuk pekerja informal dan pekerja lepas (gig worker) agar mereka punya jaring pengaman yang jelas.
Ia juga menekankan pentingnya intervensi pada aspek upah dan biaya hidup. Upah layak bagi seluruh pekerja bukan hanya menjamin kehidupan, jauh dari itu akan membuat iklim industri menjadi lebih baik.
“Ke depan, kebijakan pengupahan harus lebih realistis terhadap biaya hidup Jakarta. Tidak cukup hanya mengikuti formula, tapi harus benar-benar menjawab kebutuhan riil buruh,” ucapnya.
Yuke memastikan DPRD akan memperkuat keberpihakan politik anggaran bagi buruh.(john)
