Koranmetronews. Id (Jakarta) – Fenomena banjir air laut pasang atau Rob masih terus terjadi di sejumlah titik di kawasan pantai utara Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta fokus meninggikan tanggul untuk menghalau banjir rob. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah berani melakukan perbaikan nyata, tidak sekadar menjadi wacana.
Banjir rob yang terjadi bersamaan dengan banjir tatkala puncak musim hujan telah mengancam kenyamanan masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta Utara, namun Pemprov DKI belum bersungguh-sungguh mengatasi rob itu.
“Konsep mengatasi banjir rob itu tidak ada lain ya meninggikan tanggul di seluruh wilayah pesisir pantai utara Jakarta. Kemudian melakukan pengerukan sedimentasi kali-kali dan waduk secara masif.Jangan malah di gas pengadaan mesin pompa yang diperbanyak di sejumlah lokasi,” kata mantan Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat (Jakbar) DR Ir H.R. Heriyanto SH, Sabtu (4/4/2026).
Heriyanto menambahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air, harus berani bertindak tegas, menjalankan kebijakan berdampak jangka panjang untuk mengatasi bencana banjir yang masih terjadi pada setiap musim hujan.
Jika tidak ada kebijakan berani yang pro kepada masyarakat. Tidak mungkin bisa mengendalikan bencana banjir di Jakarta .
Di bawah pimpinan Gubernur Pramono Anung, Pemprov DKI belum bersungguh-sunggu menanggulangi banjir, sehingga pada puncak musim hujan, masih ada puluhan RT yang tergerus banjir
“Selain pengerukan sedimentasi kali-kali, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus bertindak tegas, dan berani melebarkan kali-kali. Kalau ada warga yang tinggal di bantaran kali, punya sertifikat, ya mesti diganti rugi. Yang tidak punya sertifikat, digusur diberi uang kerohiman, dipindahkan ke rusun. Jadi harus berani,” kata Hariyanto menegaskan.
Ia menilai program pengadaan mesin pompa yang anggarannya besar sekali, tetapi manfaatnya kecil, jangan dilanjutkan lagi.
.
“Bencana banjir rob dan banjir dampak dari hujan deras akan terus terjadi, kalau tidak ada keberanian menjalankan program pembangunan tanggul bermil-mil di pesisir, serta pengerukan kali dan waduk secara masif,” ucap Hariyanto lagi.
Sementara itu, anggota Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyampaikan bahwa pada APBD DKI 2026 ini ada anggaran cukup besar untuk membangun waduk di sejumlah titik di lima wilayah DKI
“Anggaran pembangunan waduk dan pengerukan kali/ waduk ini menjadi prioritas yang mesti dilaksanakan oleh SKPD Pemprov DKI, sehingga bencana banjir diminimalisasi,” kata Judistira.
Politisi Partai Golkar dari Dapil Jakarta 4. ( Kecamatan Jatinegara, Pulogadung, Cakung dan Matraman) Ini mendesak program penanggulangan banjir dijalankan dengan sungguh-sungguh agar ketiga ada cuaca ekstrem, warga Jakarta aman dari bencana banjir.
“Kami mendukung penuh alokasi anggaran pembangunan waduk, pengerukan sedimentasi kali dan saluran-saluran penghubung agar saluran air di permukiman berfungsi maksimal dan lancar,” tutur Wawan- panghilan akrab Jusdistira Hermawan.(john)
