Koranmetronews.id, JAMBI – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi, khususnya memulihkan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
Dan juga berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang terdampak pandemi melalui pemberian bantuan usaha ekonomi rakyat, bantuan sosial serta percepatan penanggulangan Covid-19 melalui vaksinasi maupun penerapan protokol kesehatan (Prokes),
Diikatakan Wagub Jambi, H.Abdullah Sani menanggap masukan dan kritikan fraksi-fraksi DPRD provinsi Jambi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun 2021 pada rapat Paripurna DPRD provinsi Jambi di gedung DPRD ini yang dipimpin langsung Ketua DPRD H Edi Purwanto, Jumat (1/4/22).
Wagub Sani menyatakan, Kami mengapresiasi atas kritikan, pertanyaan, tanggapan dan saran yang telah disampaikan masing-masing fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terkait nota pengantar LKPJ Gubernur Jambi 2021.
“Tanggapan dan kritikan itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan demi peningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemprov Jambi,” sambungnya.
Pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Berkarya terkait Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang semakin tinggi diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan, “Pada prinsipnya Pemprov Jambi sependapat dengan pendapat Fraksi PPP dan Berkarya”, jawab Wagub.
Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Tahun 2021 yang lalu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi meningkat dari minus 0,46 % menjadi 3,66 % dan angka pertumbuhan ini berada diatas pertumbuhan nasional, jelas Wagub Sani lagi.
Terkait dengan indikator pembangunan yang belum diuraikan secara rinci, lanjut Abdullah Sani, Pempriv Jambi mengucapkan terima kasih atas koreksi tersebut. Namun apa yang menjadi saran dari fraksi pada dasarnya telah termuat pada pada BAB III LKPJ tahun 2021.
Mengenai efektivitas pemanfaatan dana penanggulangan pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan provinsi Jambi, anggaran tersebut pada dasarnya mengarah pada beberapa kegiatan strategis yang antara lain adalah melaksanakan testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (pengobatan), dijelaskan Sani.
Sani menanbahkan, kegiatan tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, biaya perawatan pasien, operasional penyelenggaraan baik untuk tenaga kesehatan maupun pemulasaran jenazah yang dipimpin Dinas Kesehatan provinsi Jambi.
Lalu pertanyaan dari fraksi PPP–Berkarya tentang langkah atau upaya strategis untuk mengintegrasikan masyarakat tidak mampu ke dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN), “Pemprov Jambi telah melaksanakan sosialisasi terhadap pengelola jaminan kesehatan di seluruh wilayah provinsi Jambi”, jawab Sani.
Selain itu sudah dilaksanakan juga rapat koordinasi lintas sektoral secara periodik. Rapat tersebut memberikan dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang dirujuk ke rumah sakit pemerintah.
“Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi yang mencapai 71,63 % dan indikator lain yang masih rendah, termasuk menyangkut sarana prasarana dan lain-lain, hasil tersebut merupakan penghitungan komponen IPM yang tidak hanya meliputi bidang pendidikan saja, akan tetapi juga terdiri dari komponen bidang kesehatan dan tingkat pendapatan”, ujar Sani.
“Dengan demikian indikator terkait dengan sarana prasarana gedung sekolah yang masih terbatas merupakan bagian dari komponen penghitungan IPM. Tanggapan ini sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar,” sebutnya.
Pemprov Jambi sangat mengapresiasi Fraksi Partai Gerindra yang telah mengingatkan agar Pemprov Jambi memprioritaskan program pro rakyat dan tetap berupaya untuk melaksanakan janji politik sesuai dengan regulasi yang ada.
“Sesungguhnya kita juga menginginkan peeningkatkan kemajuan Provinsi Jambi dapat cepat terwujud. Hal it uterus kami upayakan melalui kerja sama dan kerja sinergis semua pemangku kepentingan, termasuk dukungan yang baik dari legislatif,” tutup Sani.
TIM
