Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan belum ada surat presiden (surpres) yang dikirim dari pemerintah mengenai pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Puan menyampaikan bahwa saat ini DPR RI baru memasuki pembukaan masa sidang, yang artinya surat-surat yang masuk pun masih dalam pemeriksaan.
“Surpres (Panglima TNI) belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Setelah melewati tahapan pemeriksaan, menurut dia, surat-surat yang dikirim ke DPR baru akan masuk ke Pimpinan DPR RI pada hari ini.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa DPR RI telah menerima Surpres Nomor R-58 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.
Dalam sepekan terakhir, Komisi III DPR RI telah menggelar beberapa rapat dengar pendapat umum dan juga rapat Panitia Kerja mengenai RUU Perampasan Aset.
“Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Puan.
Adapun DPR RI baru memasuki masa sidang pada Selasa ini dengan menggelar Rapat Paripurna Ke-11 DPR RI Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027.
Rapat paripurna itu pun memiliki agenda tunggal yakni penyampaian pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani.(john)
