Koranmetronews. Id (Jakarta) – Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menolak rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Menurut Jupiter, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seharusnya dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif parkir.
Penolakan tersebut disampaikan Jupiter dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Jangan naikkan tarif parkir. Benahi sistemnya, tutup kebocorannya, maksimalkan asetnya, dan tingkatkan PAD tanpa membebani rakyat,” kata Jupiter, Jumat (21/8/2026).
Jupiter mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga masih menurun. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencari sumber peningkatan PAD dengan membenahi tata kelola perparkiran, bukan menaikkan tarif.
Menurut dia, pemerintah perlu menutup kebocoran pendapatan dan mengoptimalkan potensi sektor parkir yang selama ini belum dikelola secara maksimal. Minta Sistem Perparkiran Terintegrasi Salah satu upaya yang dinilai dapat dilakukan adalah membangun sistem perpajakan dan perparkiran secara digital agar seluruh transaksi dapat diawasi secara real time.
Menurut Jupiter, sistem tersebut harus mengintegrasikan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait perparkiran. Perangkat daerah tersebut antara lain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Aset Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, hingga Satpol PP.
Jupiter menilai integrasi data antarinstansi penting agar pemerintah dapat mengetahui secara jelas besaran pendapatan parkir yang masuk ke kas daerah. Data yang perlu diintegrasikan mencakup izin parkir, lokasi parkir, status aset, pembayaran pajak dan retribusi, transaksi parkir, hingga hasil pengawasan di lapangan.
Dengan sistem tersebut, setiap pendapatan dari sektor parkir dapat ditelusuri sehingga celah kebocoran PAD dapat ditekan. “Setiap rupiah pendapatan parkir harus dapat ditelusuri. Tidak boleh ada lagi ruang bagi kebocoran PAD,” kata Jupiter.
Aset Pemprov DKI Diminta Dioptimalkan Selain membenahi sistem perparkiran, Jupiter juga meminta aset milik Pemprov DKI yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan.(john)
