Koranmetronews.id (Jakarta) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memaparkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Gedung DPRD Jakarta pada Selasa (10/6/2025), pendapatan daerah defisit Rp 2,12 triliun dari target Rp 74,94 triliun. Pendapatan Daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp74,94 triliun, dengan realisasi mencapai Rp72,95 triliun atau 97,34 persen.
Rano menjelaskan capaian pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. “Saya akan menjelaskan tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah,” ujar Rano, Selasa.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melebihi target, dengan capaian Rp50,74 triliun atau 100,55 persen dari target Rp50,46 triliun. Rincian PAD tersebut meliputi: – Pajak Daerah: Rp44,44 triliun (98,82 persen) – Retribusi Daerah: Rp713,71 miliar (110,18 persen)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp653,70 miliar (103,04 persen) – Lain-lain PAD yang Sah: Rp4,92 triliun (117,17 persen) Adapun Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp21,62 triliun atau 90,93 persen, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp589,16 miliar atau 83,73 persen.
Total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp76,02 triliun, dengan realisasi mencapai Rp70,01 triliun atau 92,09 persen. Belanja Operasi mendominasi dengan capaian Rp58,62 triliun (95,66%), yang terdiri dari: – Belanja Pegawai: Rp19,19 triliun (95,80 persen)-Belanja Bunga: Rp180,73 miliar (97,17 persen) – Belanja Subsidi: Rp5,87 triliun (92,96 persen) – Belanja Hibah: Rp3,30 triliun (98,50 persen) – Belanja Bansos: Rp3,49 triliun (98,46 persen)
Sementara itu, Belanja Modal terealisasi Rp11 triliun atau 84,72 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda lain Rp383,99 miliar (99,73 persen). Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi dari pagu Rp1,36 triliun.
Dana belanja juga dialokasikan untuk enam program prioritas, dengan rincian: 1. Program prioritas penanggulangan Banjir terealisasi sebesar Rp2,99 triliun atau 91,34 persen dari Rp3,27 triliun
2.Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi terealisasi sebesar Rp1,57 triliun dari anggaran Rp1,60 triliun, atau mencapai 97,51 persen 3. Percepatan Penurunan Stunting terealisasi sebesar Rp1,45 triliun atau mencapai 90,25 persen dari anggaran Rp1,6 triliun 4. Penanganan Kemacetan terealisasi sebesar Rp7,15 triliun atau mencapai 89,98 persen dari anggaran Rp7,95 triliun, atau sebesar 89,98 persen
5. Penanggulangan Kemiskinan terealisasi sebesar Rp7,66 triliun dari anggaran sebesar Rp7,86 triliun, atau mencapai 97,42 persen 6. Penguatan Nilai Demokrasi terealisasi sebesar Rp1,05 triliun dari anggaran Rp1,06 triliun, atau 99,14 persen. “Selanjutnya, saya akan menyampaikan realisasi pembiayaan daerah yang terdiri dari dua komponen,” ujar Rano.
Untuk Pembiayaan Daerah, realisasi penerimaan sebesar Rp9,34 triliun, termasuk SiLPA tahun 2023 sebesar Rp6,54 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7,84 triliun, digunakan antara lain untuk penyertaan modal ke BUMD seperti PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Bank DKI.
Dengan seluruh realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2024 tercatat sebesar Rp4,43 triliun.
Dalam paparannya, Rano juga menyampaikan posisi neraca daerah per 31 Desember 2024: – Aset: Rp745,95 triliun – Kewajiban: Rp18 triliun – Ekuitas: Rp727,95 triliun Sementara itu, laporan arus kas menunjukkan saldo negatif sebesar Rp2,12 triliun sepanjang tahun 2024.(john)
