Koranmetronews. Id (Jakarta) – Jumat, 13 September 2024 ini, DPRD DKI Jakarta akan memutuskan untuk mengusulkan pengganti Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Saatnya Presiden Joko Widodo menghentikan rangkap jabatan. Deputi Gubernur DKI Jakarta, Marullah Matali, layak sebagai pengganti mengingat posisi Heru sangat vital di Istana.
Sugiyanti Emik, Ketua Forum Masyarakat Nusantara (Hasrat) mengemukakan empat alasan perlunya penggantian Pj tersebut.
“Terutama karena Heru Budi saat ini memegang dua jabatan penting, yaitu sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) dan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta,.”kata Sugiyanto, Jumat (13/9/2024).
Dijelaskan, tugas rangkap itu bukan hanya menyulitkan bagi Heru Budi dalam membagi waktu dan energi, tetapi juga menimbulkan masalah dalam hal fokus dan prioritas, terutama menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024.
Sugiyanto yang biasa disapa SGY menyebut Marullah Matali lebih tepat menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta:
Heru Budi Hartono telah menjalani peran ganda sebagai Kasetpres dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2022. Namun, rangkap jabatan ini diduga kuat telah memberikan beban kerja yang sangat berat. Sebagai Kasetpres, Heru memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran aktivitas kepresidenan, terutama di tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi.
Di sisi lain, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memerlukan perhatian penuh dari seorang pemimpin daerah yang dapat secara eksklusif fokus pada penyelesaian berbagai masalah perkotaan seperti penataan kota, kemacetan, banjir, dan ekonomi warga.
Dengan fokus penuh pada peran Kasetpres, Heru Budi akan lebih mampu membantu Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan baik, sambil memberikan ruang bagi pemimpin baru di Jakarta yang dapat secara penuh menangani tantangan ibu kota.
Kedua masa jabatan Heru Budi Berada di akhir rezim Presiden Jokowi. Sebagai figur dekat dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Heru Budi memainkan peran penting dalam pemerintahan. Namun, dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi pada 20 Oktober 2024, akan lebih bijaksana bagi Heru untuk sepenuhnya memusatkan perhatian pada mendukung transisi kepemimpinan di tingkat nasional.
Dalam konteks politik Indonesia, masa transisi membutuhkan stabilitas dan fokus dari orang-orang terdekat Presiden untuk menjamin kelancaran peralihan kekuasaan.
Sedangkan Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden baru, penting baginya untuk menunjuk Kepala Sekretariat Presiden yang dipercayai untuk membantu tugas-tugas kepresidenan. Hal ini akan mempermudah kerja kabinet baru dan menciptakan sinergi yang baik dalam pemerintahan mendatang.
Ketiga, Marullah Matali adalah pilihan tepat dari dalam pemerintahan DKI Jakarta. Marullah Matali saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Sebagai birokrat berpengalaman yang sudah lama berkiprah di pemerintahan DKI Jakarta, ia memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan kota, tata kelola pemerintahan daerah, dan kebutuhan warga Jakarta.
Selain itu, Marullah adalah tokoh lokal yang dikenal dekat dengan masyarakat. Dengan latar belakangnya sebagai mantan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, ia memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk memimpin DKI Jakarta.
Pengangkatannya sebagai Pejabat Gubernur akan memberikan stabilitas dan kesinambungan di pemerintahan daerah, karena ia sudah sangat familiar dengan birokrasi DKI Jakarta serta berbagai program yang tengah berjalan. Ini akan meminimalkan gangguan dalam implementasi kebijakan yang tengah berlangsung, dan memastikan transisi kepemimpinan berlangsung mulus.
Keempat, fokus pemerintahan DKI Jakarta pada tahun politik Pilkada. Tahun 2024 adalah tahun politis, di mana Jakarta akan menjadi pusat perhatian nasional dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam situasi ini, Jakarta memerlukan seorang pemimpin yang dapat fokus penuh pada dinamika dan tantangan daerah, tanpa terdistraksi oleh tanggung jawab nasional yang berat. Heru Budi, dengan peran krusialnya di level nasional sebagai Kasetpres, diduga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ini secara optimal.
Marullah Matali, yang berada di dalam lingkup pemerintahan daerah dan tidak memiliki beban tanggung jawab nasional, adalah pilihan yang lebih tepat untuk mengawal Jakarta selama tahun politik ini. Dengan fokus penuh pada tugasnya di Jakarta, Marullah dapat memastikan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di ibu kota selama masa transisi.
Secara keseluruhan, mengganti Heru Budi Hartono dengan Marullah Matali sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta merupakan langkah yang logis dan tepat. Heru Budi dapat memfokuskan tugasnya sebagai Kasetpres untuk membantu Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.
Sementara itu, Marullah Matali, sebagai tokoh yang berpengalaman di pemerintahan DKI Jakarta, dapat memimpin ibu kota dengan fokus penuh. Pergantian ini juga memberikan ruang bagi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto untuk menata kembali struktur kepresidenan dengan orang-orang kepercayaannya.(john)
