Koranmetronews. Id (Jakarta) – Dalam menghadapi tantangan guna menjaga efektivitas kinerja ditengah kebijakan efisiensi anggaran serta kebutuhan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi concern untuk disingkapi oleh Sekretariat DPRD di seluruh Indonesia.
Seperti yang dikatakan Sekretaris DPRD DKI Jakarta yang juga sekaligus sebagai Bendahara Umum ASDEPSI Augustinus, kondisi global saat ini ternyata turut memengaruhi kebijakan efisiensi anggaran di daerah.
“Keharusan efisiensi anggaran perlu disikapi dengan tetap menjaga kualitas kegiatan DPRD,” kata Augustinus seusai menghadiri Rakernas II ASDEPSI, Selasa (7/4/2026) kemari di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat.
Namu terkait penyesuaian anggaran itu sendiri, menurut Augustinus lebih lanjut, berpotensi berdampak pada pelaksanaan kegiatan DPRD DKI Jakarta. “Tentunya akan ada kegiatan DPRD yang disesuaikan, meski harus tetap berjalan efektif dan efisien,” bebernya.
Disebutkan pula bahwa selain efisiensi, sambung Augustinus, tantangan lain yakni harmonisasi regulasi. Harapannya agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah. Sedangkan Sekretariat DPRD berperan memastikan penyusunan regulasi daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
“Dalam hal ini, Sekretaris DPRD perlu aktif berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Tujuanya agar Ranperda sesuai dengan target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda),” urainya.
Ditambahkan Augustinus bahwa DPRD DKI Jakarta sendiri, menargetkan pembahasan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam satu tahun. “Bahkan hingga triwulan pertama, DPRD DKI Jakarta telah membahas delapan Ranperda,” tutup Augustinus.
Adapun dengan koordinasi yang kuat serta pemahaman regulasi yang baik, Sekretariat DPRD diharapkan mampu menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan. (john)
