Koranmetronews. Id (Jakarta) – untut konflik di kawasan Teluk antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan dampak global, termasuk ancaman krisis energi, khususnya minyak. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mendorong banyak negara mengambil langkah strategis, mulai dari penyesuaian harga hingga kebijakan pengendalian konsumsi energi.
Salah satu kebijakan yang kerap diambil adalah penerapan work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM. Namun, pendekatan ini tidak cukup jika dijadikan solusi utama. WFH bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan, yakni tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional, dengan dominasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Di kota-kota besar, kemacetan memperparah pemborosan energi karena kendaraan tetap mengonsumsi BBM dalam kondisi tidak produktif. Dalam konteks ini, WFH hanya mengurangi mobilitas sementara tanpa mengubah pola perilaku masyarakat secara mendasar.
Sebaliknya, kebijakan yang lebih strategis adalah mendorong—bahkan mewajibkan—Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum. Dengan jumlah besar dan mobilitas harian yang tinggi, penggunaan kendaraan pribadi oleh ASN secara kolektif berkontribusi signifikan terhadap kemacetan dan konsumsi BBM. Jika ASN beralih ke transportasi publik, maka pengurangan volume kendaraan di jalan akan terjadi secara nyata.
Selain menghemat BBM, kebijakan ini juga berdampak langsung pada penurunan polusi udara. Transportasi massal seperti bus dan kereta memiliki efisiensi energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga emisi per kapita dapat ditekan secara signifikan.
Transportasi umum juga tetap beroperasi setiap hari dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya jumlah pengguna, sektor ini justru akan semakin kuat, baik dari sisi pendapatan operator maupun peningkatan kualitas layanan. Artinya, kebijakan ini tidak menghambat aktivitas ekonomi, melainkan memperkuatnya.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembatasan kendaraan pribadi yang diiringi optimalisasi transportasi umum terbukti efektif dalam menekan konsumsi energi. Kota-kota besar dunia telah lama menjadikan transportasi massal sebagai tulang punggung mobilitas, bukan sekadar alternatif.
Di Indonesia, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi beban subsidi energi sekaligus mendorong transisi menuju sistem transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun demikian, kebijakan tidak akan efektif tanpa keteladanan. ASN sebagai representasi negara harus berada di garis depan dalam perubahan perilaku ini.
Pertanyaannya menjadi sederhana: jika ASN masih bergantung pada kendaraan pribadi, bagaimana mungkin masyarakat luas akan beralih ke transportasi umum?
Oleh karena itu, kebijakan pengurangan konsumsi BBM harus diarahkan pada perubahan yang sistemik dan berkelanjutan. Mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum bukan sekadar langkah penghematan energi, tetapi juga upaya membangun budaya mobilitas nasional yang lebih efisien, adil, dan berorientasi masa depan.(john)
