Koranmetronews.id (Jakarta)– Bertempat di Tavia Harritage Hotel (Jakarta Pusat), Kamis (10/7/2025), Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) guna membahas operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara.
Sayangnya, FGD yang seharusnya menjadi moment penting, tidak dihadiri 2 pejabat berkompenten. Baik itu Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofig dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto.
Sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, Prof Firdaus Ali. Padahal, seharusnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matalli agar bisa memberikan pemaparan terkait program penanganan sampah kedepan.
Selain itu turut hadir dari Perwakilan Warga Jakarta Utara yang juga Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Jaya, Muhammad Ichwan Ridwan; Ketua Ikatan Konsultan Indonesia,
Konsultan AMDAL dan Lingkungan Hidup, Poerna Sri Oetari; Pemerhati Sosial, Amir Hamzah serta Ahli Mikrobiologi Terapan BRIN, Sarjiya Antonius.
Sementara itu yang bertindak sebagai moderator adalah Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ) Budi Siswanto serta Aktifis Lingkungan dan Pemerhati Masyarakat Umum Perkotaan, Benny Pattipeilohy.
Dikatakan Direktur Eksekutif LP2AD, Victor Irianto Napitupulu, FGD ini menjadi penting untuk memastikan kelanjutan operasional RDF Rorotan yang sudah dibangun dengan nilai anggaran mencapai Rp 1,28 triliun.
“Bahkan melalui diskusi ini, kami juga menghadirkan perwakilan warga dari Kelurahan Rorotan dan Jakarta Garden City (JGC) untuk menyerap langsung aspirasi mereka,” ucap Victor saat mengawali acara FGD, Kamis (10/7/2025).
Juga ditegaskan Victor bahwa dengan semakin overload-nya TPST Bantar Gebang, maka diperlukan solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Jakarta yang mencapai sekitar 7.000 ton per hari.
“RDF Rorotan sebagai fasilitas pengelolaan sampah di perkotaan bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang,” ujarnya.Masih menurut Victor bahwa persoalan yang terjadi terkait RDF Rorotan pasti ada solusinya. Maka itu, segala aspirasi dari warga sekitar, perlu mendapatkan perhatian serius.
“Kenapa? Karena, RDF ini sangat diperlukan. Saya menginginkan kedepan, biaya pembangunan RDF di wilayah kota lain di Jakarta, juga bisa dioptimalkan dengan catatan jangan sampai ada kendala operasional lagi. Biar operasional RDF Rorotan ini menjadi standar dan percontohan nasional,” bebernya.
Dalam sesie pertama FGD bertajuk ‘RDF Plant Rorotan Tutup atau Dilanjutkan?’ ikut hadir pula Lurah Rorotan Cilincing Jakarta Utara Ahmad Fitroh, Ketua RW 08 Ahmad Fauzi, Ketua RW 09 Amin dan Pelaku Usaha, Teddy. (john)
