Koranmetronews.Id (Jakarta) – DPRD DKI akarta meminta sinkronisasi perizinan antara pusat dan daerah. Tumpang tindih perizinan menyebabkan menjamurnya rumah tinggal menjadi tempat usaha. Akibatnya mengganggu ketentraman warga di pemukiman. Terbanyak terjadi di kawasan Jakarta Selatan.
Mengatasi masalah tersebut, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengecek seluruh izin usaha di seluruh Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Prasetiyo karena banyak pengaduan masyarakat yang mengeluhkan terganggunya kenyamanan warga di pemukiman akibat perubahan fungsi rumah tinggal menjadi tempat usaha, utamanya kuliner. Seperti restoran dan kafe.
Gangguan yang dikeluhkan berupa tersumbatnya saluran air hingga parkir liar di depan rumah warga. “Kita sebagai pemerintah daerah perlu tahu. Jangan rumah peruntukan bukan komersil dijadikan komersil,” ujar Prasetyo, kemarin.
Ia mengungkapkan, alih fungsi rumah menjadi kafe juga diakibatkan karena pemilik usaha mengajukan izin melalui Online Single Submission (OSS) yang tidak sinkron dengan sistem milik DPMPTSP.
“Banyak sekali kebijakan pemerintah pusat yang tidak koordinasi dengan pemerintah daerah yang namanya OSS. Akhirnya, tempat usaha seperti di Tulodong, Melawai, Kemang, sekarang dikasih portal,” tandas Pras.
Beberapa waktu lalu, DPRD DKI Jakarta menerima audiensi para pemilik usaha dengan warga Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun 2023.
Ketika itu, warga mengeluhkan kemacetan, kebisingan, dan pencemaran saluran air. Kondisi tersebut diduga akibat aktivitas usaha kuliner yang menjamur di kawasan itu.
Banyak pengunjung yang parkir kendaraan di bahu jalan ataupun sekitar halaman rumah warga. Akibatnya, warga sulit beraktivitas.
Selain itu, DPRD juga pernah menggelar audiensi antarpemilik usaha di Jalan Wijaya, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Juni 2024. (john)
