Koranmetronews. Id (Jakarta) – Bamus Betawi dan Ormas didesak memperjuangkan unsur putra daerah dalam Pilgub DKI Jakarta, November 2024 mendatang.
“Sebagai seorang yang lahir dan besar di Jakarta, saya sangat berkepentingan dengan Pilkada DKI Jakarta pada November 2024. Dalam konteks ini, saya berharap ada putra daerah (Betawi) yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) menjadi calon gubernur (Cagub) atau calon wakil gubernur (Cawagub) pada Pilkada Jakarta,”kata Sugiyanto Emik, Ketua Himpuna Masyarakat Nusantara (Hasrat), Kamis (27/6/2024).
Menurut Sugiyanto, persoalan Pilgub DKI ini diyakini telah menjadi ambisi para pemimpin Parpol dan oligarki untuk meraih kemenangan dalam pilkada 2024. Banyak putra daerah dan tokoh masyarakat Jakarta yang memiliki potensi untuk membangun daerah mereka. Namun, tampaknya organisasi masyarakat seperti ormas Betawi, BAMUS, dan sejenisnya seperti Forkabi, FBR, dan lainnya belum maksimal memperjuangkan agar Parpol mengusulkan putra daerah (Betawi) maju dalam Pilkada Jakarta 2024.”
Meskipun demikian, kata Sugiyanto, banyak putra daerah (Betawi) yang memiliki kualifikasi sangat layak untuk diusulkan oleh Parpol untuk maju sebagai Cagub atau Cawagub DKI Jakarta pada November 2024 seperti, Bang Oding, Bang Kyai Lutfi Hakim, Bang M Ihsan SH ( ketua umum forkabi ) , dan Bang Bahrullah Akbar.
Selain itu, banyak putra daerah (Betawi) yang telah sukses berkarier di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan militer, seperti, Bang Marullah Matali, Bang Juaini Jusuf, dan Bang Nachrowi Ramli. Bahkan saat ini ada putra daerah (Betawi) yang telah menjadi senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) seperti Prof. Bang Dailami Firdaus dan Anggota DPD-RI terpilih periode 2024-2029 Bang H. Achmad Azran. SE.
“Melihat banyaknya putra daerah (Betawi) yang layak tersebut, sudah sewajarnya Parpol mengusulkan putra daerah (Betawi) turut serta aktif dalam Pilkada DKI untuk memajukan daerah mereka. Mereka semua itu putra daerah (Betawi) sangat mumpuni dan layak menjadi pimpinan di Pemprov DKI Jakarta karena mereka kapabel, acceptable, dan menguasai persoalan DKI Jakarta,”katanya.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang akan datang pada November 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Betawi. Betawi adalah suku asli Jakarta yang memiliki sejarah panjang di ibu kota. Namun, jika Parpol tetap tidak mendukung putra daerah atau tokoh masyarakat Betawi sebagai Cagub atau Cawagub, sejumlah kemungkinan dampak negatif dapat muncul, baik bagi masyarakat Betawi maupun bagi stabilitas politik dan sosial di Jakarta.
Sugiyanto menilai, setidaknya kemungkinan akan muncul 5 (lima) dampak negatif. Pertama, kemungkinan kehilangan representasi lokal. Salah satu dampak negatif yang paling nyata adalah kemungkinan hilangnya representasi lokal dalam pemerintahan.
Putra daerah yang menjadi tokoh masyarakat Betawi memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, tradisi, dan kebutuhan komunitas lokal. Tanpa dukungan dari Parpol, suara dan aspirasi masyarakat Betawi mungkin tidak terwakili dengan baik, yang dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kedua, kemungkinan melemahnya identitas budaya. Dalam hal ini artinya, betawi itu memiliki warisan budaya yang kaya dan unik. Dengan tidak mendukung calon dari masyarakat Betawi, Parpol berpotensi mengabaikan pentingnya pelestarian budaya lokal. Hal ini dapat mengakibatkan melemahnya identitas budaya Betawi di tengah arus modernisasi dan urbanisasi, mengurangi keberagaman budaya yang menjadi salah satu ciri khas Jakarta.
Ketiga, kemungkinan peningkatan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Perasaan tidak diakui atau diabaikan kemungkinan bisa menyebabkan protes, demonstrasi, atau bahkan tindakan yang lebih ekstrem. Ketegangan sosial ini boleh jadi dapat merusak stabilitas dan kedamaian di Jakarta, mengganggu kehidupan sehari-hari warga kota.
Keempat, kemungkinan mengurangi partisipasi politik. Jika Parpol terus tidak mendukung calon dari masyarakat Betawi, ini kemungkinan bisa mengurangi partisipasi politik dari kelompok tersebut. Mereka mungkin merasa tidak ada gunanya berpartisipasi dalam proses politik jika suara mereka tidak dihargai. Hal ini akan mengurangi keterlibatan masyarakat Betawi dalam pembangunan Jakarta, yang pada akhirnya mungkin bisa merugikan perkembangan kota secara keseluruhan.
Kelima, kemungkinan merugikan citra Parpol. Parpol yang tidak memberikan dukungan kepada putra daerah tokoh masyarakat Betawi mungkin akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari komunitas Betawi. Ini bisa berdampak negatif pada citra dan reputasi Parpol di mata publik. Parpol yang dianggap tidak peduli atau tidak mendukung keragaman lokal mungkin akan kesulitan meraih dukungan dalam jangka panjang.
Mengingat Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah kesempatan penting untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Betawi, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan diwakili dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, dukungan Parpol terhadap putra daerah tokoh masyarakat Betawi sebagai Cagub atau Cawagub bukan hanya soal politik, tetapi juga tentang penghargaan terhadap keragaman budaya dan aspirasi masyarakat lokal.
Mengabaikan hal ini bisa membawa dampak negatif yang luas, baik bagi masyarakat Betawi maupun bagi stabilitas dan perkembangan Jakarta secara keseluruhan. Pada sisi lain, untuk bisa memenuhi harapan Parpol mengusulkan putra daerah atau tokoh masyarakat Betawi, sudah saatnyalah masyarakat dan tokoh Betawi bersatu dan kompak untuk mengusulkan nama-nama Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2024 kepada semua Parpol di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan tingkat Pusat (DPP Parpol).(john)
