Koranmetronews. Id (Jakarta) – Pemprov DKI Jakarta mencoret 213.831 warga sebagai penduduk Jakarta, termasuk 1.170 warga berstatus ASN. Mereka dipindahkan sesuai domisili masing-masing. Termasuk yang dicoret sekitar 42 ribu yang sudah meninggal dunia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat silaturrahmi ASN Dinas Dukcapil dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Taman Ismail Marzuki, Kamis (23/5/2024.
“Alhamdulilah, program ini disambut baik oleh jajaran Dukcapil di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Masyarakat juga sudah mulai teredukasi dengan baik program penataan dan penertiban dokumen kependudukan ini. Untuk pendataan pemindahan warga, saat ini sudah memasuki tahap kedua dengan jumlah 130 ribu warga dinonaktifkan sementara,” jelas Budi.
Budi mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pendataan pemindahan kependudukan bagi warga yang tidak tinggal di Jakarta sebanyak 213.831 warga. Adapun 1.170 lainnya merupakan warga berstatus ASN, serta 42 ribu warga sudah dinonaktifkan dengan status meninggal dunia.
Sedangkan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat acara silaturahmi bersama para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta se-DKI Jakarta di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pj. Gubernur Heru mengapresiasi inovasi dan prestasi yang telah dihadirkan untuk melayani kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Heru menuturkan, Kota Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional yang maju, berdaya saing, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu diupayakan agar terus beradaptasi dan berinovasi terhadap kebutuhan masyarakat.
“Semoga sinergi yang terjalin di lingkungan internal Dinas Dukcapil di Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi,” ujar Pj. Gubernur Heru.
Pj. Gubernur Heru mengatakan, tidak hanya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, seorang aparat birokrat harus memiliki karakter yang baik dalam memastikan tata kelola yang terbuka, serta tanggung jawab dalam mengambil keputusan.
“Idealnya, aparat dan birokrat mempunyai kemampuan untuk berkembang mengikuti trend global, mencerminkan keberagaman kota global, mendorong kebijakan, dan praktik inklusif. Selain itu, juga dibutuhkan kemampuan untuk berjejaring dan bersinergi dengan badan internasional dan sektor lainnya, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat yang memiliki berbagai macam latar budaya,” imbuh Pj. Gubernur Heru.
Pj. Gubernur Heru menilai, seluruh warga Jakarta saat ini telah merasakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pengurusan administrasi kependudukan, termasuk layanan perekaman KTP pemula. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dan dijaga kualitasnya.
“Saya ingin jajaran Dinas Dukcapil untuk terus mengembangkan kompetensi diri selayaknya SDM kota global, perkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang maju dan berdaya saing, terutama dalam pelayanan di bidang administrasi kependudukan,” imbuh Pj. Gubernur Heru.(john)
