Koranmetronews. Id (Jakarta)- Pemprov DKI Jakarta dinilai mampu menjadi pembina dan menjaga program Kabupaten/Kota Peduli HAM. Atas prestasi itu, Pemprov DKI Jakarta diberi dua penghargaan dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 Tahun 2023 yang digelar Kementerian Hukum dan HAM di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12).
Kedua penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yaitu Kabupaten/Kota atas Capaian Terbaik dalam Program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai instansi pembina KKPHAM.
Untuk penghargaan Pemprov sebagai Instansi Pembina KKPHAM diterima langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sementara itu, penghargaan Kabupaten/Kota atas Capaian Terbaik dalam Program Kabupaten/Kota Peduli HAM diterima oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar.
Pj. Gubernur Heru mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Prestasi ini akan menjadi pengingat bagi Pemprov DKI untuk terus merefleksikan nilai dan prinsip HAM dalam pelaksanaan pelayanan publik serta kehidupan bermasyarakat di Kota Jakarta.
“Terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada Pemprov DKI dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami akan semakin berkomitmen untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di seluruh wilayah DKI Jakarta,” kata Pj. Gubernur Heru.
Dalam acara tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengungkapkan, Peringatan Hari HAM Sedunia memiliki makna yang mendalam, yakni menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersama-sama merefleksikan prinsip-prinsip HAM dan merenungkan perjalanan dari Universal Declaration of Human Rights. Yasonna menjelaskan, pemilihan tema Peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2023, ‘Harmoni dalam Keberagaman’, dipandang relevan dan penting.
Hal itu karena dapat menjadi pengingat akan pentingnya mengakui, menghormati, dan merayakan keberagaman Indonesia yang berlimpah. Selain itu, Yasonna mengimbau seluruh pihak agar dapat menjaga keharmonisan dalam keberagaman pandangan politik jelang Pemilu 2024.(john)
