koranmetronews.id, JAMBI – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi mendukung Gerakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan mengalokasikan anggaran dana untuk Saber Pungli, disampaikan Gubernur Jambi, H.Al Haris saat menghadiri Kegiatan Sosialsasi Peraturan Presiden Nomor : 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Sabe Pungli) di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (24/5/22).
Kegiatan Sosialisasi Perpres itu dihadiri langsung oleh Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli RI, Komjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si,CSFA dan unsur Forkopimda provinsi Jambi serta para undangan lainnya.
Dalam sambutan Gubernur Haris mengatakan, di Jambi, bertekad agar provinsi Jambi bebas dari praktik Pungli, maka Pemprov Jambi terus berupaya mencegah dan memberantas Pungli di lingkungan pemerintahan, khususnya lembaga lembaga pelayanan publik.
Gubernur Haris menyampaikan, upaya yang dilakukan mencegah dan memberantas Pungli dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Jambi dengan mengalokasikan anggaran pencegahan Pungli.
Haris menjelaskan, berdasarkan Perpres Nomor : 87 Tahun 2016 itu, Pemprov Jambi membentuk UPP provinsi Jambi yang di tetapkan melalui SK.Gubernur Jambi Nomor : 17/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022 tanggal 5 Januari 2022. Dan Sekretariat UPP provinsi Jambi berkantor di Inspektorat Daerah provinsi Jambi.
Sambungnya menjelaskan, UPP tersebut terdiri dari enam instansi yakni, Pemprov, Polda, Kejati, Akademis dan Badan Intelijen Nasional Daerah (Binda) Jambi. Tugas Pokok UPP adalah melaksanakan Pemberantasan Pungli secara efektif dan slefisiensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dara sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah.
Sementara itu dalam sambutan Ketua Pelaksana Satgas Sabe Pungli, Komjen Pol.Drs.Agung Budi Maryoto menuturkan, pemahaman masyarakat mengenai Perpres Nomor : 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli terus ditingkatkan.
Dikatakan Agung, sosialisasi pencegahan Pungli penting memberikan pembelajaran kepada masyarakat dannjuga kepada aparat untuk mencegah praktik Pungli.
“Pemberantasan Pungli perlu ditingkatkan guna memberi pembelajaran kepada masyarakat termasuk aparatur penyelenggara negara agar tidak ada lagi yang melakukan Pungli”, tegas Agung.
(Tim)
