Dunia Usaha DKI Jakarta Khawatir dan Cemas Kebijakan Rem Darurat

  • Whatsapp

koranmetronews.id, JAKARTA – Wacana Pemerintah DKI Jakarta yang akan mengambil kebijakan emergency break atau rem darurat usai libur tahun baru 2021 membuat psikologi pengusaha khawatir,cemas dan galau.

Dengan kebijakan tersebut pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga.

Bacaan Lainnya

“Jika kembali seperti yang dulu tentu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan.Ini sinyal ekonomi yang kurang baik diawal tahun,dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme dikalangan pelaku usaha,”kata Sarman Simanjorang,  Penasihat Kadin DKI Jakarta,  Senin (28/12).

Sarman mengatakan sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk nyaris prustasi.”Jika kebijakan ini kembali diberlakukan berpotensi akan menaikkan terjadinya angka PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup, dan menambah beban sosial bagi pemerintah.”

Sarman Simanjorang yang juga Ketua Umum DPD HIPPI Prov. DKI Jakarta mengatakan,  Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17% PDB Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 juga berpotensi akan tetap minus setelah kuartal II tumbuh negatif minus 8,23% serta di kuartal III-2020 juga masih terkontraksi 3,82% Disisi lain kami pelaku usaha memahami bahwa tujuan pemprov sangat mulia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga.Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta pilihan yang sulit tapi harus di putuskan.

Kami sangat berharap agar dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini.

Harapan kami pelaku usaha agar Pemerintah DKI Jakarta tidak lengah melakukan sosialisasi,pengawasan dan sanksi tegas yang melanggar prokes.

Termasuk Kewajiban semua perusahaan membentuk Satgas Covid untuk memastikan penerapan Prokes termasuk perangkat pemerintah ditingkat RT dan RW.

Dan yang paling strategis agar Pemprov DKI Jakarta melobby Pemerintah Pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksin 19,mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian Nasional.

(KMN/john) 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *