koranmetronews.id, JAKARTA – Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta tuding, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mencla mencle. Sebab, di belakang rapat menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih sebesar Rp888.681.846.000, pada hal sebelumnya sepakat dan sudah ikut tandatangan.
“Tapi, sekarang kok malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik di Jakarta, Selasa (1/12).
Dalam hati yang paling dalam dirinya bersama Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi kecewa dan menyayangkan sikap PSI itu.
Jika ingin menolak, menurut Taufik, seharusnya berdebat di dalam tidak perlu pencitraan menolak RKT. Padahal, menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.
“Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyak lah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi,” jelas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu.
Politikus Gerindra ini pun meminta Fraksi PSI untuk membahas kerjaan DPRD dalam rapat, bukan gembar-gembor di luar rapat dewan.
“Iya dong, di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati,” tegasnya.
RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI, dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan. Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi Perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju,” tegasnya.
Seperti diketahui, PSI mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih menjadi Rp888 miliar.
Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar pada Senin (30/11/2020) kemarin.
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” tegas Michael.
(KMN/john)
