koranmetronews.id, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan harus ada upaya akselerasi dalam aktivitas pembangunan desa karena merupakan kunci kemajuan Indonesia.
“Kenapa Desa? Karena mayoritas wilayah pembangunan berada di perdesaan. Saat ini ada 514 kabupaten/kota yang terdiri atas 74.953 desa dan 8.430 kelurahan. Sekitar 12,06 persen kabupaten tergolong daerah tertinggal,” kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, 21/11/20.
Meskipun menduduki wilayah yang luas, konsumsi rumah tangga di perdesaan Rp1.711 triliun, hanya berkontribusi 14 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional, yang mencapai Rp8.269 triliun.
Pernyataan itu disampaikan dalam pidato di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam rangka Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Menteri itu, implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Ia mengatakan Dana Desa yang disalurkan ke rekening desa terus mengalami peningkatan.
Pada 2015 pemerintah menyalurkan Rp20,67 triliun, pada 2016 naik menjadi Rp46,98 Triliun, meningkat lagi pada 2017 dan 2018 masing-masing Rp60 triliun, lalu pada 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp70 triliun.
Tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp71,19 triliun dan telah tersalur ke rekening desa sebesar Rp61,64 triliun. Direncanakan, pada 2021 dana desa sebesar Rp72 triliun.
Menurut Gus Menteri, dengan membelanjakan Dana Desa tersebut, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah besar dan masif, yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan untuk membantu kegiatan ekonomi di desa.
Penggunaan Dana Desa juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sebagaimana ditunjukkan dari menurunnya indeks Gini Ratio pengukur ketimpangan perdesaan, dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,317 pada Maret 2020.
Selain itu, Dana Desa juga meningkatkan ketahanan desa menghadapi krisis, terbukti dari persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, turun 0,03 persen dari Maret 2019 yang mencapai 12,85 persen.
Di saat bersamaan tingkat kemiskinan di wilayah kota naik 0,69 persen, dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen.
Gus Menteri mengutip pernyataan Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta bahwa Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.
“Desa merupakan kunci kemajuan daerah dan penentu kemajuan sebuah bangsa,” kata Gus Menteri dan meminta pemerintah daerah tidak mengesampingkan pembangunan desa dan menomorduakan warganya.
Aktivitas pembangunan daerah harus berdampak pada desa yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup warga desa. Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang, tapi juga harus sampai ke desa.
“Mulai hari ini, saya mengajak kita semua untuk menjadikan desa sebagai arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita curahkan energi yang ada untuk membantu akselerasi desa mencapai SDGs Desa,” tuturnya.
Dengan SDGs Desa, pembangunan desa, baik yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun intervensi yang dilakukan Supra Desa akan lebih terfokus dan memiliki arah, sasaran dan target yang jelas sesuai dengan kondisi riil desa.
Selain itu, pengarusutamaan pembangunan desa dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pembangunan nasional.
Hal itu disebabkan dari aspek kewilayahan, setidaknya ada 91 persen wilayah Indonesia merupakan wilayah Perdesaan, dan ada 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.
Dari aspek kependudukan, 43 persen penduduk Indonesia ada di desa dan ada 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa.
“Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Kalau menginginkan Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur, harus dimulai dari desa. Desa Masa depan Indonesia,” kata Gus Menteri.
(KMN/07)
