koranmetronews.id, JAKARTA – Pimpinan DPRD DKI Jakarta diminta menghentikan semua kunjungan kerja (kunker) wakil rakyat DKI Jakarta selama COVID-19 demi meminimalkan penyebaran wabah itu di kalangan anggota dewan di Kebon Sirih dan anggota masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI Mohamad Ongen Sangaji di Jakarta, Senin, mengatakan kunker tersebut bisa dibatalkan meski jadwalnya sudah diatur dan ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI.
“Makannya, saya minta pimpinan dewan ambil sikap batalkan kunker hingga akhir tahun ini,” kata Ongen.
Menurut Ongen, penghentian kunker DPRD DKI hingga akhir tahun ini untuk kebaikan bersama agar virus tidak terus menyebar. Jika memang 106 anggota DPRD DKI tetap ngotot ingin kunker dengan menggunakan APBD, itu sama saja tidak memiliki hati nurani.
“Warga Jakarta dilarang ke luar. Tetapi, dewannya malah tidak demikian. Harusnya ikut bekerjasama juga dukung program pemerintah,” ucap dia.
Menurut Ongen, DPRD DKI sebagai wakil rakyat juga memiliki tanggungjawab terhadap warga ibu kota sehingga jangan hanya masalah tersebut ditimpakan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri, terlebih Jakarta sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Hentikan kunkerlah, saya rasa pimpinan DPRD DKI miliki nurani agar batalkan sementara kunker sampai akhir 2020,” katanya.
Ongen mengingatkan hingga 13 September 2020, total pasien positif COVID-19 di Jakarta secara keseluruhan sebanyak 53.761 orang. Dari angka itu, 12.174 pasien positif masih dirawat atau isolasi, 1.404 meninggal dan 40.183 orang dinyatakan sembuh.
“Lebih baik, uang kunker direalokasi untuk penanganan COVID-19 di Jakarta. Daripada untuk kunker hanya bebani keuangan Pemprov DKI dan mubazir juga,” tutur dia.
Kemudian, penambahan kasus positif COVID-19 baru di Jakarta tembus lebih dari seribu per hari akhir-akhir ini. “Sebagai anggota DPRD DKI, harusnya peka dengan kondisi ini,” ucap dia.
Anggaran kunker DPRD DKI dalam APBD DKI 2020 untuk seluruh alat kelengkapan dewan hingga akhir tahun dengan nilai mencapai Ro82,9 miliar.
(KMN/03)
