koranmetronews.id, JAKARTA – Empat Fraksi di DPRD DKI Jakarta Walk Out dalam Rapat Paripurna Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019, Senin (7/9).
Keempat fraksi itu di antaranya Fraksi Golkar, PAN, Nasdem dan PSI. Alasannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim membeberkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 belum terserap secara optimal.
“Penyerapan anggaran belum maksimal. Di lapangan misalkan di Jakarta Barat, Saudara-saudara kita masih nyuci dengan air kali (sungai), PAMnya belum masuk,” kata Lukmanul.
Kontan, interupsi itu diikuti seruan setuju oleh sejumlah anggota dewan.
“Fraksi PAN menolak raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019,” tegasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menuturkan ada tiga kali reses dari pihak legeslatif, namun belum ada niat dari esekutif untuk mengakomodasi hasil reses itu.
“DPRD juga punya hak untuk berbuat di Dapilnya, sudah satu tahun dan tiga kali reses namum belum ada niat dari esekutif untuk mengakomodasi hasil reses kami di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, mengatakan, hal biasa dalam perpolitikan. Daerah.
“Ini soal biasa saja. Kan hanya laporan tahunan saja, tidak memiliki dampak apapun, “katanya.
Menurut Laode, meski keluar dari rapat tidak berarti peraturan yang akan disahkan dewan batal. Apalagi, keempat fraksi tersebut tidak sampai 50 persen dari 106 anggota dewan.
Selain itu, jika seluruh anggota menolakpun, tidak memiliki dampak apapun apapun terhadap jabatan guvernur karena hanya berupa laporan tahunan. Berbeda bila pertanggungjawaban 5 tahunan masa jabatan.
Meski keluar sidang, namun rapat tersebut tetap berlangsung. (John)
