koranmetronews.id, JAMBI – Perusahan Terbatas Perkebunan Nusantara Enam (PT.PN VI) Jambi yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengkelola perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Teh, yang berada di wilayah provinsi Jambi.
Pada awal Juni lalu, koranmetronews.id melayangkan Surat Konfirmasi Tertulis tertanggal (6/6/22) soal luas lahan kebun, hasil kebun serta anggaran yang dikelola oleh PTPN VI Jambi yang ditujukan kan kepada Direktur Utama (Dirut) PT. PN VI Jambi, M. Iswan Achir.
Pantauan Koranmetronews.id dilapangan pada tanggal 9 Juni 2022 LSM MAPPAN Jambi demo ke Polda Jambi dan sekitar tanggal 22 Juni 2022 LSM ini demo kembali Ke Kejati Jambi.
Demo LSM MAPPAN itu untuk menyampaikan aspirasi dan sekaligus memberi laporan serta berharap kepada Kapolda Jambi dan Kejati Jambi mengusut tuntas terkait adanya Dugaan Korupsi di Perusahaan Terbatas Mendahara Agro Jaya Industri (PT. MAJI) dan PT. Bukit Kausar yang merupakan anak perusahaan PT.PN VI Jambi.
Setelah satu bulan, koranmetronews.id melalui telepon seluler via Whatsapp konfirmasi menanyakan Surat Konfirmasi kepada Novalindo sebagai Humas di PT.PN VI Jambi, “Sedang di persiapkan pak, data harus lengkap dan sesuai karena mis data jadi hal yang buruk nantinya”, jawab Novalindo, Rabu (6/7/22).
Dan baru baru ini, LSM Senin (18/7/22), Koranmetronews.id mndatangi kantor PT.PN VI Jambi yang terletak di jalan Lingkar Barat kota Jambi untuk menanyakan jawaban dari Surat Konfirmasi, dan salah satu scurity yang berada di Pos pintu dekat pagar masuk ke PT.PN VI itu lalu masuk ke dalam gedung PT.PN VI menanyakan ke vagian terima surat, dan berapa lama scurity keluar mengatakan, Pak Novalindo lagi ke lokasi lahan dengan Komisaris turun kelapangan, dan Suratnya itu ada diruangan Pak Novalindo.
Berharap Menteri BUMN RI, Erick Thohir unruk segera turun mengevaluasi kinerja para Pimpinan di PT.PN VI Jambi dan Dirut PT.PN VI Jambi tidak mau memberi jawaban Surat Konfirmasi Tertulis dari Media Online, hingga berita ini ditayangkan, ada apa dengan PT.PN VI yang diduga tidak transparansi dengan kebun dan anggaran yang dikelola ??.
(BT/AA)
