koranmetronews.id, Bungo – Dana desa tahap I (pertama) 8% yang di kucurkan oleh pemerintah pusat untuk covid 19 tahun 2021 di duga sarat dengan peluang korupsi, hal ini di sinyalir saat tim koranmetro news meninjau ke desa desa di wilayah hukum kabupaten bungo ternyata banyak di jumpai perangkat desa tidak memenuhi aturan protokol kesehatan, saat tim menanyakan kenapa perangkat desa tidak menggunakan masker saat dinas, dikantor desa, jawaban mereka (perangkat desa) singkat saja “sudah habis pak, bagi bagi ke masyarakat”.
Jawaban ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat, tidak satu pun masyarakat yang mengenakan masker justru banyak kegiatan keramaian berupa hiburan, perlombaan dll. Ini jelas bertentangan dengan kondisi pandemi covid 19.
Pencuci tangan dan sanitizer pun tidak terlihat di kantor desa. Penyerapan dana desa 8 % untuk covid di duga tidak di gunakan secara maksimal.
Dugaan sarat dengan peluang korupsi bisa saja terjadi karena barang yang di belanjakan untuk covid 19 adalah barang habis pakai tanpa ada meninggal kan sisa, tentu ini perlu pengawasan lebih ketat.
Banyak dugaan setempel palsu atau. Faktur toko palsu yang di rekayasa oleh kepala desa dalam kabupaten Bungo.
Tanggal 18 sampai tanggal 22 mei 2021 Hiburan kerumunan pacu perahu Desa Tanah periuk, Desa Dusun Lubuk Landai, kecamatan Tanah sepenggal, Kabupaten Bungo, memenuhi jembatan Desa lubuk landai berturut turut selama tiga hari menonton pacu perahu , saat di tanya oleh tim metro kepada masyarakat yang sedang ramai tentang pembagian masker oleh kepala desa ,dengan tegas masyarakat menjawab tidak ada dan tidak tahu sama sekali.
Tidak sampai disana di sisi desa lain yang di tanya oleh tim metro news juga menjawab yang sama tidak ada kepala desa membagi masker, maka nya kuat dugaan tim metro news peluang dana 8% dana desa yang di gunakan oleh kepala desa tidak di serap dengan baik.
Yang paling membodoh kan publik hampir 90% baleho/spanduk pengumuman Realisasi APBDesa tahun 2020 tidak dipasang oleh pemerintahan desa bahkan hanya disimpan dirumah.
Saat di tanya oleh tim KMN tentang baleho APBDesa tahun 2020 kepada kepala desa alasan sudah robek atau sudah dibuang pada hal anggaran pembuatan publikasi berkisar 10 juta sampai 15 juta rata rata per desa.
(KMN/MN)
