koranmetronews.id, Bungo – Berdasarkan APBDesa tahun 2020 Kabupaten Bungo , ada janji politik Bupati Bungo 250 juta yang diambil dari PAD yang akan dibantu untuk desa disebut GDM (Gerakan Desa Membangun) untuk satu desa 250, sebanyak 141 desa dalam kabupaten Bungo, didalam APBDesa tahun 2020 yang sudah terelisasi dari Kemendesa Dana GDM tersebut sudah terelisasi ternyata tim Koran Metro, meninjau ke desa desa ternyata dana 250 juta tersebut (GDM) tunda bayar sampai tahun 2021.
Seakan Pemerintah Kabupaten Bungo diduga membohongi publik dan laporan fiktif GDM tahun 2020. jadi kepala desa se- Kabupaten Bungo korban janji politik.
Dan yang menyengankan publik hari raya iadul fitri 1442.H. tahun 2021 seluruh kepala dinas kabupaten Bungo tidak mendapat TPP ( Tunjangan penghasilan pegawai) dan membuat ASN lebaran jadi lesu tidak mencukupi apalagi untuk membantu awak media THR ungkap salah satu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Koran Metro.
Dan kesan yang tidak bagus kelurahan lurah manggis kecamatan bathin III kabupaten bungo mengatakan tahun sebelum nya lurah mendapat dana DAK dari 12 kelurahan dalam kabupaten Bungo.
Untuk satu lurah mendapat dana DAK tergantung besar kecil wilayah lurah yg paling kecil wilayah lurah mendapat 1,2 miliyar pertahun untuk pembangunan fisik ,pada tahun 2021 dana DAK tidak mendapat kan lagi dan sudah di kendali langsung oleh pemda.
Menurut tokoh masyrakat Bungo MD kepada koran metro news, kabupaten Bungo mengalami di fisit keuangan sejak dari tahun 2018. Sampai tahun 2021,, belum pulih malah semakin bertambah terpuruk.
Nasib ASN kabupaten Bungo banyak kegiatan tidak berjalan karena uang anggaran perjalanan dinas dan yang lain nya sudah di pangkas semua sampai 50% ungkap MD.
Entah apalah nasib kabupaten Bungo kedepan kalau lah dilihat dari indah nya Bungo seakan akan kabupaten Bungo termewah bila dibanding dar kabupaten lain yg ada dalam Provinsi Jambi. Setelah di tatap secara subtansi nya menyengakan dan bisa satres kemana PAD dan dana APBN atau dari sumber lain yang masuk ke kabupaten Bungo.
Diduga sunat menyunat dan pangkas memangkas sudah berlebihan maka banyak nya dugaan korupsi di pemerintah kabupaten Bungo yang belum terungkap oleh KPK .RI. menurut Ruswiyadi anggota LPPNRI kabupaten Bungo kepada Koran Metro
Lembaga apa pun dan ormas apa pun juga wartawan koran cetak dan online mengawas serta mengumpul data dan imformasi untuk bersiap siap buat laporan bila KPK.RI .datang ke Bungo untuk bahan evaluasi kerja KPK yang harus kita laporkan ungkap Ruswiadi.
(KMN/MN)
