koranmetronews.id, JAMBI – Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi melaksankan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah $Musrenbang RKPD) provinsi Jambi tahun 2022 pada Selasa (6/4/2021) di Swiss Bell Hotel yang di buka oleh Pejabat Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si yang di hadiri Ketua DPRD provinsi Jambi, Edi Purwanto, SH, MHi Forkompinda, Kepala OPD lingkup provinsi Jambi dan Bupat/Walikota, Kepala Bapepeda se provinsi Jambi, Anggota DPR DPR RI Dapil Jambi.
Dan juga turut hadir Sekjen Kemendagri Dr Ir Muhammad Khudori dan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakarjaan Bappenas RI Pungky Sumadi secara virtual.
Kepala Bppeda provinsi Jambi Dony Iskandar selaku Ketua Panitia Kegiatan Murenbang tersebut menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang provinsi Jambi ini dilaksanakan secara hybrid yaitu luring maupun daring dengan memanfaatkan teknologi virtual.
Selanjutnya Dony berharap, hal ini tidak mengurangi esensi dari tahapan perencanaan pembangunan, karena forum ini merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD provinsi Jambi tahun 2022. “Disamping itu, hal ini akan menjadi titik tolak kita dalam meletakkan kebijakan-kebijakan pembangunan secara komprehensif satu tahun ke depan,” tambahnya.
Dijelaskan Dony, kegiatan Musrenbang RKPD provinsi Jambi tahun 2022 telah dimulai dengan beberapa rangkaian kegiatan, yakni forum konsultasi publik penyusunan RKPD provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021, guna menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD provinsi Jambi, diikuti oleh unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat.
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah pada tanggal 8 -16 Maret 2019 di Bappeda provinsi Jambi, yang diikuti oleh Bappeda provinsi Jambi dan kabupaten/kota serta perangkat daerah provinsi, dijelaskan Dony lagi.
Selanjutnya, Musrenbang ini dilaksanakan dengan pembahasan desk per prioritas pembangunan provinsi, dari tanggal 5 – 9 April 2021, diikuti oleh Bappeda dan perangkat daerah provinsi, serta kabupaten/kota se-provinsi Jambi.
“Bahwa usulan dari kabupaten/kota untuk RKPD provinsi Jambi tahun 2022 berjumlah sebanyak 451 usulan pada lima prioritas”, ujar Dony.
“Jumlah usulan ini lebih besar dari proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tahun 2022 yang berjumlah lebih kurang Rp.4,7 Triliun,” ungkap Dony.
Sementara untuk usulan yang berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD provinsi Jambi berjumlah sebanyak 1.421 usulan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.323,69 Milyar. Di sisi lain, pemerintah provinsi Jambi sendiri juga memiliki target-target pembangunan yang juga membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Dalam sambutan Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni mengajak para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jambi untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan yang baik dan bersinergi, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Pj Gubernur berharap, pengusulan program kegiatan lebih fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Mari kita jadikan momentum musrenbang ini sebagai salah satu kesempatan untuk selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru dalam perencanaan.
Pj Gubernur menekankan, mengacu pada isu strategis dan sasaran pokok RPJPD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Nasional tahun 2022 maka tema RKPD provinsi Jambi tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi” yang selanjutnya dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah.
Pertama, pembangunan ekonomi, Kedua pembangunan sumberdaya manusia, Sosial dan Budaya, ketiga, pembangunan Infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar, serta Komunikasi dan Informasi, dan Keempat, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum.
Kemudian Pejabat Gubernur Jambi dalam kegiatan Musrembang tersebut mendengarkan pemaparan dari Sekjen Kemendagri dan Kementrian Bappenas RI lalu dilanjutkan diskusi dengan para Kepala Daerah serta peserta Musrenbang yang hadir.
(KMN/BT)
