koranmetronews.id, JAMBi – Penjabat Gubernur Jambi, Dr.Hari Nur Cahya Murni, M.Si mengikuti rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekrenbang) secara daring dari auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (25/2/21).
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Sekjen Kemendagri RI), Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pembukaan Rakortekrenbang tahun 2021 oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI.
Kegiatan Rakortekrenbang itu dihadiri juga oleh JPT Madya di lingkungan Kemendagri dan BNPP serta dihadiri secara virtual oleh para Gubernur, Sekda, dan juga Kepala Bappeda seluruh Indonesia, dengan total peserta Rakor sebanyak 1000 orang.
Hari Nur Cahaya Murni selaku Pj Gubernur Jambi mengatakan, Kortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah.
“Tujuan dari diselenggarakannya kortekrenbang Tahun 2021 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja”, jelas Hari Nur .
Pejabat Gubernur Jambi Hari Nur menyampaikan, pemerintah (RKP) tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga diharapkan dalam Kortekrenbang tahun 2021 akan dihasilkan beberapa hal yaitu: Pertama, kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk memenuhi pencapaian target pembangunan nasional sebagai masukan dalam Kortek provinsi dan Musrenbang Nasional.
Dan Kedua, sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal RKP Tahun 2022 dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2022 serta ketiga, sebagai forum usulan pemerintah daerah terhadap kegiatan pemerintah pusat di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, ditambahkan Hari Nur.
Menteri PPN /Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dalam sambutan pembukaan Rakortekrenbang tahun 2021 menjelaskan, Rakortekrenbang merupakan simpul penyelarasan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan.
Selanjutnya Suharso menerangkan, Rakortekrenbang ini menjadi salah satu simpul dalam rangka untuk menyusun rencana kerja pemerintah pada tahun 2022, jadi ada beberapa sumber yang lain sampai nanti Musrenbang provinsi, Musrenbang nasional.
“Intinya adalah agar terbentuk dan terjadi sinergi perencanaan pusat-daerah dan RKP 2022 ini menjadi salah satu turunan dari RPJMN 2020-2025,” ujar Suharso di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/21).
Suharso menambahkan, Koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
(KMN/BT)
