koranmetronews.id, JAKARTA – Anggota delapan fraksi di DPRD DKI Jakarta walk out saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).
Akibat aksi ini, praktis dalam ruang sidang hanya tersisa anggota fraksi dari partai yang dipimpin Grace Natalie itu, karena anggota Fraksi PDIP, Gerindra, PKS, Golkar, NasDem, PAN, dan PKB-PPP keluar semua.
Aksi walk out ini diawali oleh interupsi anggota Fraksi Golkar Jamaludin saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksinya.
Ia bertanya apakah pandangan umum yang akan dibacakan Idris merupakan pandangan Fraksi PSI atau mewakili pandangan DPW PSI Jakarta?.
“Karena sebelumnya Fraksi PSI menyetujui rancangan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) DPRD, namun, kemudian dibantah DPW PSI,” katanya.
Jamaludin tegas mengatakan, jika pandangan umum yang akan dibacakan Idris tidak disetujui DPW PSI, maka ia tidak bersedia mendengarkan, dan ia akan keluar.
Interupsi politisi Golkar itu disambut meriah anggota fraksi yang lain, minus PSI, dengan tepukan tangan. Ketika Jamaludin kemudian terlihat beranjak meninggalkan ruang
paripurna, mereka mengikuti, sehingga kursi-kursi anggota Dewan yang tetap terisi hanya kursi anggota dari Fraksi PSI.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Misan Syamsuri yang menjadi pimpinan sidang, juga Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, M Taufik, yang mendampingi Misan, hanya dapat menyaksikan kepergian para anggota fraksi itu. Begitupula Wagub Ahmad Riza Patria yang mewakili Gubernur Anies Baswedan.
Tindakan PSI yang membongkar anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021 memang membuat fraksi lain sangat marah kepada fraksi ini, karena saat pembahasan di Pansus RKT, Fraksi PSI termasuk yang menyetujui anggaran itu.
Pasca tindakan PSI mengungkap anggaran RKT, DPRD menjadi bukan-bulanan media, karena anggaran RKT itu lumayan fantastis, yakni Rp83 miliar/anggota atau Rp888 miliar untuk 106 anggota DPRD.
Seperti diketahui, Perda RDTR dievaluasi untuk menyesuaikan kegiatan kegiatan pembangunan di ibukota. Ditargetkan perda tersebut rampung sekitar 19 Januari 2021.
(KMN/john)
