koranmetronews.id, JAKARTA – Meski penyebaran covid 19 belum menunjukkan penurunan, Pemprov DKI Jakarta yakin pada tahun 2021 ekonomi di Ibujota akan tumbuh. Fraksi PDIP DPRD menilai proyeksi tersebut terlalu berani sebab, saat ini saja ekonomi Jakarta masih minus.
Hingga Desember 2020, pertumbuhan ekonomi Jakarta di proyeksi masih minus 0,1 hingga 3,4% dengan laju inflasi sebesar 3,3 hingga 3,5%, tapi pada 2021 DKI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 hingga 6,3%, dengan laju inflasi sebesar 2-4%.
“Suatu proyeksi yang berani bila dilihat dari sisi dampak pandemi Covid-19 saat ini,” kata anggota Fraksi PDIP Merry Hotma saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 yang diusulkan Pemprov DKI.
Sementara Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan anggota fraksi Neneng Hasanah, menilai, target pertumbuhan itu terlalu optomis dan over convidence di tengah terjadinya kelambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakpastian yang ditimbulkan Covid-19.
Dalam Raperda itu, DKI mengusulkan anggaran senilai Rp82,50 triliun, turun dari APBD Penetapan 2020 yang sebesar Rp87,95 triliun, namun naik cukup siginfikan dari APBD Perubahan 2020 yang sebesar Rp63,32 triliun.
Dengan plafon Raperda APBD 2021 sebesar itu, DKI menargetkan pendapatan sebesar Rp72,20 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp51,27 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp17,51 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,42 triliun.
Untuk pengeluaraan pembiayaan, pada 2021 Pemprov DKI antara lain akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada 7 BUMD hingga sebesar Rp9,51 triliun, dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp91,32 miliar kepada Dinas dan Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun.
Untuk PMD kepada 7 BUMD, Fraksi PDIP mempertanyakan PMD untuk PT Jakpro akan digunakan proyek apa? Sementara untuk penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun, fraksi ini meminta agar dievaluasi mengingat pandemi Covid-19 belum jelas kapan akan berakhir.
Fraksi-fraksi lain, seperti Fraksi Gerindra dan PKS, juga memberikan catatan terhadap Raperda APBD 2021 itu.
Fraksi Gerindra antara lain memberikan catatan tentang perlunya peningkatan kualitas layanan di rumah sakit, sehingga tak ada lagi warga atau pasien yang membutuhkan pelayanan cepat, diabaikan dengan alasan keterbatasan tempat dan tenaga medis.
Sedang PKS antara lain juga menyoroti PMD yang tiap tahun digelontorkan kepada BUMD, karena menurut fraksi ini, pihaknya tidak melihat adanya perbedaan dalam lebijakan optimalisasi pendapatan dsarah dari hasil pengelolaan BUMD.
“Padahal dalam situasi pandemi, BUMD di sektor pangan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kontribusi bagi penerimaan daerah,” kata Moehammad Taufik Zulkiflie saat membacakan pandangan umum fraksinya.
PKS tegas megatakan, kinerja BUMD perlu dioptimalkan di era pemulihan ekonomi saat ini, sehingga kontribusinya terhadap PAD bisa ditingkatkan.
(KMN/john)
