koranmetronews.id, MUARA ENIM – Pengadaan mobil Toyota Land Cruiser (LC) untuk tamu VVIP, dalam belanja langsung APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang diajukan ke DPRD Kabupaten Muara Enim. Selain mendapat sorotan dari Fraksi PPP dan Tokoh pemuda serta Ormas. Juga menjadi sorotan beberapa Tokoh Pemerhati Perkembangan Pembangunan dan Politik Kabupaten Muara Enim, Yusrin Denseri dan Ganef Asmara NL.
Dikatakan Yusrin “Pengadaan Mobil LC ini terasa kurang tepat jika Pemkab Muara Enim masih tetap memaksakan diri untuk membeli kendaraan roda empat seharga 2 M lebih di masa pandemi covid 19, seharusnya pemkab lebih peka dan sensitif dengan keadaan perekonomian masyarakat yg semakin morat marit, apalagi pada APBD 2020 ini mengalami Devisit 300 M lebih,” ungkapnya (18/09)
Lanjutnya, untuk prestise dan kewibawaan daerah kendaraan mewah memang di perlukan, tapi tidak saat ini pembelianya, dan seharusnya Pemkab saat ini menunjukkan keprihatinan kepada susahnya ekonomi masyarakat, bukan malah sebaliknya, urai Yusrin
“Seolah-olah pemkab tidak ada rasa empati dan prihatin dg kesulitan ekonomi masyarakat, di tambah lagi APBD mengalami defisit sampai 300 M lebih,” tegasnya
Sementara itu Ganef Asmara NL mengungkapkan, Saya fikir, idealnya tidak perlu ada perdebatan soal mobil untuk tamu. Karena dari pengalaman saya masih dapat dihitung jari kehadiran tamu seperti menteri ke sini dalam satu periodesasi sebuah pemerintahan, jadi masih belumlah terlalu mendesak, apalagi sepanjang pengalaman saya jika level menteri yang datang, maka mulai dari propinsi sampai pihak partai (bila menteri tersebut berasal dari partai) akan mempersiapkannya, belum lagi pihak kementerian itu sendiri yang biasanya akan mendatangkan kendaraannya plus plat nomornya bahkan pengawalannya, jelasnya
lanjut Ganef belum lagi pihak swasta yang melekat dalam hiruk-pikuk lobby serta sangat wajar jika pihak BUMNpun turut serta ambil panggung; sudah biasa begitu di republik ini sejak dulu. Jadi pemerintahan yang baik idealnya dapatlah merangkul serta para pihak tersebut, itu bukan sebuah kehinaan karena mereka yang diajakpun akan berbangga hati membantu.
“Siapa yang tak mau kendaraannya dipakaikan untuk menjamu menteri. Kabupaten Muara Enim sudah sejak dulu kedatangan pejabat tinggi dari Jakarta, biasa saja. Nah lalu jika pembelian tersebut yang mengatasnamakan kepentingan tamu VVIP, lalu nanti jika ga ada tamu siapa yang akan pakai?, Sementara aturan kendaraan kepala daerah sudah diatur tak boleh melebihi aturan Permendagri. Lalu akan berapa biaya perawatannya?”, tukasnya
Sementara saya melihat sendiri masih banyak pejabat kabupaten level tertentu yg masih sangat perlu diberikan kendaraan atas kepntingan kinerja mrk, tdk sedikit kendaraan-kendaraan tua yang mereka pakai yang artinya biaya pemeliharaannyapun luar biasa besar karena mobil tersebut sudah uzur, jadi akan lebih elok jika dana mobil LC tersebut dibelikan untuk mobil mereka, itu jika bicara soal urgensi dan skala prioritas. Apalagi situasi sekarang sedang tak menentu.
“Saya berkeyakinan anggaran kendaraan ini tidak mengganggu dalam kegiatan penangan Covid-19, pasti pemerintah sudah berhitung soal ini, oleh karenanya alihkan saja beli kendaraan untuk para pelaksana kegiatan pada level tertentu tadi, jangan kira saya tak paham soal ini.” Pungkasnya dengan tegas
Lain lagi Ketua Projo Kabupaten Muara Enim Deny Chandra mengatakan “Apabila pengadaan Mobil LC ini tetap dipaksakan kami akan melakukan Aksi Damai demi Kepentingan masyarakat Kabupaten Muara Enim,” singkatnya
(KMN/KLT)
